Jakarta, NVN – Alvin Lim, seorang lawyer yang dikenal luas karena keberaniannya mengungkap kasus-kasus money game dan investasi ilegal berkedok koperasi, kembali menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap praktik korupsi yang merajalela dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam podcast channel Youtube milik Abraham Samad, mantan Ketua KPK, Alvin secara blak-blakan mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia telah menjadi sarang korupsi, di mana keadilan dapat dibeli.
“Keadilan di Indonesia sudah tidak ada, semuanya harus dibeli,” tegas Alvin. Ia menuding Kejaksaan Agung sebagai pusat praktik korupsi sistematis, di mana jaksa dan hakim terlibat dalam jaringan suap untuk memenangkan kasus. “Suap bukan hanya di tingkat individu, tetapi melibatkan jaringan yang luas,” ungkap Alvin.
Alvin juga menyoroti kasus penahanan Tom Lembong, yang dianggapnya sebagai contoh nyata dari penegakan hukum yang dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan. “Kasus-kasus tertentu, seperti Tom Lembong, sering kali dipolitisasi, menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berdasarkan fakta hukum tetapi lebih kepada kepentingan politik,” ujar Alvin.
Selain itu, Alvin juga secara khusus menyoroti praktik korupsi dalam penanganan kasus judi online. “Kasus judi online seringkali dibiarkan karena melibatkan oknum aparat penegak hukum,” ungkap Alvin. “Mereka melindungi para pelaku judi online karena ada keuntungan yang didapat,” tambahnya.
Alvin juga menyoroti kurangnya keberanian aparat hukum dalam menindak para penguasa dan oligarki. “Banyak kasus tidak berjalan karena intervensi dari penguasa, mengindikasikan bahwa hukum sering kali menjadi alat bagi kekuasaan,” tambah Alvin.
Alvin menekankan perlunya reformasi menyeluruh dalam institusi penegak hukum. “Ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi lembaga-lembaga hukum agar dapat berfungsi secara adil dan efektif, termasuk penggantian pimpinan yang korup,” tegas Alvin. Ia juga menyoroti kurangnya perlindungan hukum bagi banyak individu yang mencari keadilan, yang menciptakan rasa putus asa di masyarakat.
Pernyataan Alvin ini kembali menyoroti krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Ketidakadilan di sistem hukum berdampak luas pada masyarakat, menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi dan memperburuk kondisi sosial ekonomi. Pernyataan Alvin menjadi panggilan bagi pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran di lembaga penegak hukum agar keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan publik dapat dipulihkan. (MSN/NVN)