Medan, NVN – Desakan munculnya partai politik lokal di seluruh provinsi, selain Aceh, semakin menguat. Hal ini dipicu oleh kekecewaan publik terhadap praktik politik yang dianggap hanya berfokus pada kepentingan elite pusat, tanpa mengutamakan kepentingan rakyat di daerah.
“Partai politik seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat, namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya,” ungkap Syafaruddin Sikumbang, Pengamat Politik.
Syafaruddin menjelaskan, sistem partai politik nasional yang berlaku saat ini menimbulkan kesenjangan antara kehendak rakyat di daerah dengan keputusan yang diambil di tingkat pusat. “Keputusan partai politik yang diambil di pusat seringkali tidak memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah,” tegasnya.
Sebagai solusi, Syafaruddin mengajukan dua alternatif. Pertama, menghidupkan kembali partai politik lokal di setiap provinsi seperti yang terjadi di Aceh. Kedua, merevisi Undang-Undang Partai Politik agar memiliki sifat otonomi daerah, sejalan dengan pola struktural pemerintahan di Indonesia.
“Partai lokal akan lebih peka terhadap aspirasi rakyat di daerah. Mereka akan lebih mudah menyalurkan kehendak rakyat ke tingkat pusat,” jelas Syafaruddin.
Desakan munculnya partai lokal ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Dody YS, Ketua Umum Molekul Pancasila, mengatakan bahwa partai lokal akan membantu menghilangkan praktik politik yang koruptif dan berorientasi pada kepentingan pribadi, maupun kepentingan golongan yang berlebihan di pusat, sehingga menciptakan sistem politik yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Dody YS berpendapat bahwa partai lokal dapat mengurangi intervensi pusat yang berlebihan.
“Partai lokal akan membuat politik lebih transparan dan akuntabel. Mereka akan lebih mudah diawasi oleh masyarakat,” ujar Dody YS.
Namun, desakan ini juga menimbulkan perdebatan. Kamal Ilyas, Sekretaris Rumah Koalisi Indonesia Hebat (RKIH) Sumut, menganggap partai lokal akan menimbulkan fragmentasi politik dan sulit menjalankan program nasional.
“Partai lokal akan membuat Indonesia terpecah-pecah. Mereka akan sulit bersatu dalam menjalankan program nasional,” kata Kamal Ilyas.
Perdebatan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang baik untuk mengatasi masalah politik di Indonesia. Pemerintah dan parlemen diharapkan dapat menanggapi desakan ini dengan bijak dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. (msn/nvn)
