NETIZENVIRALNEWS | Medan — Bantuan kemanusiaan yang dihimpun relawan Malang Raya bersama Yayasan Gimbal Alas untuk korban bencana banjir di Sumatera sempat tertahan di Pelabuhan Belawan, Medan. Dua kontainer berisi logistik bantuan tersebut tertahan selama hampir empat hari akibat persoalan administrasi dalam proses distribusi.
Ketua Yayasan Gimbal Alas, Sahlan Junaedi, menjelaskan bahwa relawan gabungan Malang Raya dan Gimbal Alas sebelumnya terlibat langsung dalam operasi SAR serta penggalangan dan pengiriman bantuan untuk korban bencana di wilayah Sumatera, khususnya Aceh. Namun, setibanya kontainer di Belawan, relawan tidak menemukan bantuan di lokasi tujuan.
“Setelah kami telusuri, ternyata kontainer sudah diturunkan ke BPBD Sumatera Utara dan dibuka, padahal kunci kontainer selama ini berada di pihak relawan,” ujar Sahlan, Selasa (30/12/2025).
Relawan mengaku terkejut karena pembongkaran kontainer dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Sahlan mengungkapkan, pihak kemudian meminta relawan melengkapi surat pengiriman bantuan dari BPBD Jawa Timur. Permintaan tersebut dinilai tidak sesuai, mengingat bantuan yang dikirim merupakan hasil donasi langsung masyarakat dan komunitas di Malang Raya, tanpa melalui jalur resmi antar-BPBD.
“Sejak awal ini bantuan murni dari masyarakat, bukan program pemerintah daerah. Tidak ada jalur administrasi dengan BPBD Jawa Timur,” jelas Sahlan.
Selain itu, relawan juga diminta menunjukkan manifest atau daftar isi kontainer serta membayar biaya operasional sebesar Rp1,2 juta per kontainer, sehingga total mencapai Rp2,4 juta. Permintaan tersebut sempat memicu keberatan karena relawan tidak menyiapkan anggaran untuk biaya tersebut.
Akibat kendala administrasi itu, dua kontainer bantuan tertahan hampir empat hari. Situasi sempat memanas dan memicu aksi protes dari relawan Posko Malang Bersatu–Gimbal Alas. Menyikapi hal tersebut, dilakukan pertemuan dan mediasi yang difasilitasi oleh , BPBD Sumut, serta pihak .
Mediasi digelar di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan untuk membebaskan seluruh biaya operasional dua kontainer bantuan senilai Rp2,4 juta. Bantuan dinyatakan dapat dikeluarkan tanpa pungutan apa pun.
Relawan Ikatan Pecinta Keindahan Alam (IPKA) Indrakila Malang, Mahardika Brilliandi, yang turut hadir dalam audiensi, menyampaikan bahwa pihak Pemprov Sumut, BPBD Sumut, dan PT Pelni telah menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi dan kendala distribusi.
“Pihak Pemprov Sumut, BPBD Sumut, dan PELNI telah menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Posko Malang Bersatu dan berkomitmen melakukan pembenahan dalam pelaksanaan tugas ke depan,” ujar Mahardika.
Ia juga menyebut, dalam audiensi tersebut diakui adanya oknum yang tidak tertib administrasi serta terjadi disinformasi dalam pengawalan barang bantuan bencana. Seluruh biaya operasional yang sebelumnya dibebankan kepada relawan resmi dihapuskan.
Terkait isi bantuan, Mahardika menjelaskan bahwa barang donasi dari relawan Malang Raya sempat tercampur dengan bantuan dari daerah lain setelah kontainer dibuka. Seluruh logistik akan dilakukan pendataan ulang sesuai manifest. Pihak Kepala Posko Pemprov Sumut menyatakan bertanggung jawab atas barang yang hilang atau tertukar dan berkomitmen menggantinya.
Setelah persoalan administrasi diselesaikan, distribusi bantuan akan segera dilanjutkan menuju Langsa, Aceh, dengan pendampingan BPBD Sumatera Utara. Bantuan akan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, meliputi Kecamatan Tamiang Hulu seperti Desa Rongoh, Bandar Kalipah, Perkebunan Pulau Tiga, Kaloy, Alur Tani 1 dan 2, serta Wonosari. Selain itu, bantuan juga akan disalurkan ke Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Sekerak, termasuk Desa Sunting, Batang Ara, Serba, dan Sekumur.
“Saat tiba di posko induk Langsa, bantuan akan langsung kami distribusikan ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan,” tegas Mahardika.
Saat ini, dua kontainer bantuan tersebut masih berada di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara sambil menunggu proses pengiriman lanjutan ke Aceh. (MSN/NVN)
