Jakarta, NVN – Maraknya judi online yang semakin meresahkan masyarakat menuntut tindakan konkret dari pemerintah. Meskipun pemerintah telah menerapkan solusi seperti blokir situs judi online dan melibatkan pelaku usaha internet (Internet Service Provider/ISP) dalam upaya penanggulangan, Dody YS, Ketua Umum Molekul Pancasila, pakar IT dan keamanan siber, mengungkapkan bahwa solusi yang ada masih memiliki kelemahan dan perlu diperbaiki.
Dody menjelaskan bahwa teknik blokir IP melalui sistem DNS service terpadu yang sudah diterapkan memiliki kelemahan. “Penggunaan VPN di sisi pelanggan dapat dengan mudah membypass sistem DNS service terpadu,” jelas Dody. “Selain itu, bandar judi online saat ini sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih, yaitu direct IP by application. Teknologi ini membypass fungsi DNS sebagai penerjemah IP, artinya bandar judi kelas kakap saat ini sudah mulai menggunakan aplikasi yang langsung akses ke IP server mereka.”
“Yang lebih parah lagi,” lanjut Dody, “adalah konten yang dimuat dalam aplikasi judi online ini. Banyak yang mengandung unsur pornografi yang sangat merusak. Ini merupakan ancaman baru yang harus diatasi secara serius oleh pemerintah.”
Dody menekankan bahwa pemerintah harus mencari solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi teknologi direct IP by application yang digunakan oleh bandar judi online. “Solusi yang ada saat ini belum cukup efektif dalam menanggulangi judi online,” ujarnya. “Pemerintah harus mencari solusi yang lebih terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, termasuk ISP, developer aplikasi, dan provider internet.”
Dody menyarankan agar pemerintah meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam menanggulangi judi online. “Pemerintah dapat memberikan insentif kepada ISP untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat memblokir akses ke situs judi online yang lebih efektif,” jelasnya. “Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap bandar judi online.”
Dody menambahkan bahwa solusi terbaik adalah dengan memblokir langsung IP yang dituju oleh aplikasi judi tersebut, dengan memanfaatkan teknologi AI (Artificial Intelligence). “AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola lalu lintas data yang menunjukkan aktivitas judi online,” ujarnya. “Dengan AI, pemerintah dapat secara proaktif memblokir IP yang digunakan oleh bandar judi online tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan.”
“Upaya penanggulangan judi online harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan,” ujarnya. “Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.”
“Pemerintah harus bersikap proaktif dalam mengatasi masalah judi online,” tegas Dody. “Dengan melibatkan ISP dan meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi, kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang sehat dan terbebas dari ancaman judi online.” (MSN/NVN)